Kode Tender 39926014
Nama Tender Jasa Keamanan
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUPNama PaketSumber Dana
21559226Jasa KeamananAPBD
Tanggal Pembuatan 10 Mei 2019
Keterangan
Tahap Tender Saat ini Tidak Ada Jadwal
Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Satuan Kerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA BARAT
Kategori Jasa Lainnya
Sistem Pengadaan Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Tahun Anggaran APBD 2019   
Nilai Pagu Paket Rp 266.136.096,00 Nilai HPS Paket Rp 263.893.203,01
Jenis Kontrak Cara Pembayaran Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • Jl. Soekarno Hatta No. 466 - Bandung (Kota)
Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil
Syarat Kualifikasi
Izin Usaha
Jenis IjinKlasifikasi
SIUP NIBKecil, Bidang Usaha Jasa Penjagaan atau Jasa Pengamanan
Memiliki NPWP
Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir

SPT Tahunan 2017 ayau 2018

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan
Tidak Masuk dalam Daftar Hitam
Pengalaman Pekerjaan

a. Penyediaan jasa pada divisi Jasa Pendukung 85 b. Penyedia jasa pada kelompok grup Jasa Penyelidikan dan Keamanan 852

Tenaga Teknis
Jenis KemampuanKemampuan TeknisPengalamanKemampuan Manajerial
Jasa Keamanan atau Jasa PenjagaanPetugas Penjagaan/Petugas KeamananTidak dipersyaratkanTidak dipersyaratkan
Scan Surat Mabes Polri tentang Ijin Operasional sebagai Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan, berdasarkan rekomendasi dari Polda Jawa Barat mempunyai wilayah kerja di Jawa Barat
Scan Kartu sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
Scan Surat Ijin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja Buruh Dinas Tenaga Kerja Provinisi Jawa Barat
Scan Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja KabKota setempat di Provinsi Jawa Barat
Memiliki Tenaga Teknis kualifikasi keahlian Jasa Keamanan atau Jasa Penjagaan dengan Usia 20 s.d 55 tahun personel yang akan ditugaskan - Scan Ijasah minimal SMA Sederajat - Scan KTA SATPAM yang masih berlaku sebanyak 10 sepuluh orang, yang diusulkan - Scan Kartu Identitas KTP yang masih berlaku sebanyak 10 sepuluh orang, yang diusulkan - Scan sertifikat gada Madya untuk Komandan Regu sebanyak 1 satu orang - Scan Memiliki sertifikat gada pratama untuk anggota security pria dan anggota security wanita - Scan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebanyak 10 sepuluh orang, yang diusulkan - Scan Surat Keterangan Kelakuan Baik SKCK dari Kepolisian yang masih berlaku, sebanyak 10 sepuluh orang yang diusulkan dan - Keterangan Sehat dari Dokter 3 tiga bulan terakhir diserahkan sebelum tanda tangan kontrak, sebanyak 10 sepuluh orang yang diusulkan.
Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir SPT Tahun 2017 atau Tahun 2018
Scan Pernyataan Mempunyai atau menguasai tempat usahakantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Scan Surat Penytaan Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan a. Akta Pendirian Perusahaan danatau perubahannya b. Surat Kuasa apabila dikuasakan c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap apabila dikuasakan dan d. Kartu Tanda Penduduk KTP.
Scan Surat Pernyataan Pakta Integritas yang berisi a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme b. Akan melaporkan kepada PAKPAAPIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini. c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata danatau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Surat Pernyataan a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa datadokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utamapimpinan perusahaanpimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Peserta Tender 12 peserta