Kode Paket 75951014
Nama Paket Pembuatan Buku UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Paket Dibatalkan
Alasan Pembatalan proses jadi manual dengan pencatatan Non Tender (Non Transaksional), dikarenakan adanya surat permohonan dari penyedia yang sedang proses migrasi akun di LPSE versi 4.3 ke 4.4 yang membutuhkan waktu di LPSEnya
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUPNama PaketSumber Dana
27315625Pembuatan Buku UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IIAPBD
Tanggal Pembuatan 13 Oktober 2021
Tahap Paket Saat Ini Tidak Ada Jadwal
K/L/PD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Satuan Kerja DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA BARAT
Jenis Pengadaan Jasa Lainnya
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Tahun Anggaran APBD 2021   
Nilai Pagu Paket Rp. 25.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 24.442.000,00
Jenis Kontrak Cara Pembayaran Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • Kantor UPTD 2 - Sukabumi (Kota)
Kualifikasi Usaha Kecil
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis IzinBidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
NIBMasih berlaku
Memiliki TDP atau NIB
Memiliki NPWP
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Tidak masuk dalam Daftar Hitam
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (akta perubahan bisa berlaku seluruhnya).
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
d) KTP.
Surat Pernyataan:
a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
b) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
c) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
d) pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
f) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Peserta Non Tender 0 peserta